Bambang 4 SMI

Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan RI Sri Mulyani melakukan banyak perubahan yang bertujuan untuk menyelamatkan uang negara. Perubahan itu menyangkut sistem dan sumber daya manusai (SDM) yang dikenal dengan istilah Reformasi Birokrasi. Berikut pertanyaan dan jawaban terkait dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan termasuk reformasi perpajakan dan bea cukai.
PERTANYAAN SEPUTAR KEUANGAN DAN PAJAK
1. Katanya Sri Mulyani tidak akan kompromi dengan pengemplang pajak. Kita tahu masih banyak pengusaha yang belum bayar pajak dengan benar. Bukankah Sri Mulyani akan jadi masalah buat kelompok pengusaha?
Membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. Dan bagi Indonesia pajak semakin penting karena menjadi sumber pendapatan utama untuk APBN. Dengan perbaikan sistem adminstrasi perpajakan, makin sulit orang menghindari pajak. Perbaikan sistem harus diikuti dengan perbaikan SDM yaitu aparat pajak. Pemeriksa pajak tidak boleh lagi menjadi pemeras dan pengancam pengusaha. Untuk itu diperlukan pemimpin yang bersih dan tegas untuk membereskan aparat pajak yang bermental korup. Jika sistem perpajakan bagus, aparatnya tidak korup dan penggunaan pajaknya transparan maka warga negara pembayar pajak akan diuntungkan. Sri Mulyani adalah sosok yang tepat untuk membereskan masalah korupsi di perpajakan.
2. Apa yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam mengamankan keuangan negara?
Salah satu gebrakan Menkeu Sri Mulyani adalah menertibkan dana di rekening liar di seluruh kementerian dan departemen.  Di bulan Februari 2007 ditemukan 3.195 rekening senilai Rp 17,6 triliun. Setelah itu ditemukan lagi 2.000 rekening. Per Juni 2007 total rekening liar berjumlah 5.159 rekening.  Dari 80-an rekening yang telah ditutup, negara menjaring Rp 5,5 triliun. Bayangkan berapa jumlah dana 5 ribuan rekening liar tersebut. Bisa ratusan triliun barangkali. Tidak heran menteri dan pejabat yang doyan korupsi tidak senang dengan kebijakan Sri Mulyani.